Batasan isi dari perjanjian yang diperhatikan, begitu juga

Batasan Klausula Eksonerasi
berdasarkan Pasal 1337 dan Pasal 1339 BW Indonesia.

Di
dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata Indonesia menegaskan bahwa perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jika
dicermati, ketentuan tersebut merupakan akhir dari Pasal 1320 KUHPerdata
Indonesia yang memuat mengenai sahnya suatu perjanjian. Kegiatan apapapun yang
dilakukan sebelumnya, bila tidak sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata Indonesia
maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Makna ketentuan tersebut
begitu signifikan dan berakibat luas karena berdasarkan diskresinya pengadilan
sangat mudah untuk menyatakan suatu kontrak batal demi hukum.  Selanjutnya pada Pasal 1339 KUHPerdata
Indonesia menegaskan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
secara tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan maupun
undang-undang. Jika mencermati ketentuan diatas, maka perjanjian yang dibuat
dan dilaksanakan tidak hanya terbatas pada apa saja isi dari perjanjian yang
diperhatikan, begitu juga dengan keberlakuan perjanjian yang juga dibatasi oleh
undang-undang, kepatutan dan kebiasaan. Pengujian berdasarkan undang-undang
lebih mudah untuk dilaksanakan karena telah terdapat pengaturan secara normatif
dalam tiap ketentuan undang-undang. Pengujian berdasarkan kebiasaan dan
kepatutan ini diharapkan peranan pengadilan dalam menafsirkan lebih lanjut
dengan kebijaksanaan melalui diskresinya. Apabila bertentangan dengan isi
ketentuan tersebut, akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia unsur ke empat. Khusus
terhadap yang bertentangan dengan undang-undang, hal itu akan berkaitan dengan
UU Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18.  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pembatasan Berdasarkan Beberapa
Asas :

Asas etikad baik

Asas
etikad baik adalah asas yang tentunya cukup sulit untuk diterapkan, oleh karena
sulitnya mengukur kebaikan seseorang. Demikian pula cukup sulit untuk
menentukan kontrak yang dibuat dengan etikad buruk sebagai lawan dari etikad
baik itu sendiri. Etikad buruk terkadang baru diketahui ketika ada pihak yang
mengajukan keberatan yang merasa jika haknya dirugikan oleh pihak lain. Klaim dari
pihak yang merasa dirugikan tidak selalu dipatuhi karena pengaduan yang
sifatnya sepihak, dengan demikian sangat diperlukan adanya penjelasan untuk
memberikan klarifikasi dari dugaan pelanggaran atas hukum kontrak yang
dilakukan oleh pihak yang diduga melakukannya. Asas etikad baik telah
dicantumkan dalam Pasal 1338 Ayat 3 BW Indonesia agar pelaksanaan perjanjian
dilakukan dengan niat baik yang didasarkan pada kejujuran serta keterbukaan
sebagai dasar etikad baik. Fungsi asas etikad baik harus diterapkan dalam
berbagai tahapan, yang dimulai dari pra kontrak, pembuatan dan pelaksanaan kontrak
dalam rangka menjamin kejujuran dan keadilan kontraktual. Sebagai pembanding
dari asas etikad baik, penulis membandingkannya dengan prinsip yang berkembang
pada common law system yaitu doktrin unconsionaliability. Doktrin tersebut
memberikan kewenangan terhadap pengadilan untuk membatalkan perjanjian sebagian
bahkan seluruhnya dengan tujuan menghindari hal yang bertentangan dengan hati
nurani. Menurut Koesnoe, beberapa asas berikut ini merupakan asli terdapat
dalam bumi Indonesia yaitu asas patut/pantas, selaras, asas rukun.

Asas keseimbangan

Asas
yang juga harus diperhitungkan saat membuat kontrak adalah asas keseimbangan, dalam
hak dan kewajiban. Asas keseimbangan diartikan dengan memberikan posisi yang
sederajat, sama tinggi terhadap mereka yang mengadakan kontrak. Asas keseimbangan
juga mengandung makna yang tidak membedakan derajat orang baik itu karena
faktor ekonomi, jabatan, pendidikan, agama, budaya dan lain hal, yang dapat berakibat
memperburuknya hubungan dengan pihak-pihak yang sedang melakukan hubungan hukum
melalui kontrak. Dalam suatu perjanjian, keuntungan dan beban tanggung jawab
wajib dibagi sama rata.

Asas Rukun

Asas
rukun berkaitan dengan pandangan dan sikap seseorang berkenaan dalam cara hidup
di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat setiap manusia saling merasa membutuhkan
satu dengan lainnya, tidak ada pertentangan satu dengan lainnya, dan selalu
mengharapkan kehidupan yang damai, dan bahagia, setiap masalah diselesaikan
secara bersama. Dalam kaitannya dengan kontrak, tiap pihak tidak menganggap
pihak lainnya sebagai lawan, melainkan harus dianggap sebagai keluarga, sehingga
diberlakukan ajaran mengenai tolong-menolong, tidak saling memperhatikan
kelemahan pihak lain dan tidak menggunakan kesempatan itu untuk menghindari
kewajiban yang harus dikerjakan.

Asas laras (harmoni)

Asas
laras adalah bagian dari rasa batin yang mengandung nilai estetis. Asas laras
merupakan kesesuain dari pihak yang mengadakan perjanjian. Kontrak yang baik
adalah kontrak yang dilaksanakan tanpa mengakibatkan sengketa, apabila telah
diadakan secara selaras, serta adanya hubungan yang harmonis. Timbulnya
keselarasan harus didasari pada etikad baik tiap pihak, mengingat semua pihak
berada pada posisi sejajar, yang memiliki kepentingan untuk melakukan kontrak,
secara terbuka dan jujur.   

x

Hi!
I'm Rita!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out